Berkabarnews.com, Bogor - Belantara Foundation bekerja sama dengan Program Studi (Prodi) Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana dan Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pakuan, menyelenggarakan webinar Internasional yang dikemas dalam kegiatan Belantara Learning Series Episode 14 (BLS Eps.14).

Acara yang mengambil “Mangrove Ecosystems and the Future of Blue Carbon” pada dilakukan secara luring dipusatkan di Auditorium Lantai 3 Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan di Bogor, sedangkan daring melalui aplikasi Zoom. Jumlah peserta aktif secara hibrid sebanyak 908 peserta, terdiri dari 527 peserta daring dan 381 peserta luring. 

Meski mayoritas peserta daring berasal dari Indonesia, seminar yang dilaksanakan secara hibrid ini juga diikuti oleh peserta internasional dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Bangladesh, Thailand, dan Timor Leste.

Peserta luring berasal dari enam universitas kolaborator yang mengadakan acara bertemakan “Nonton dan Belajar Bareng” BLS Eps.14 bagi mahasiswa dan dosen di masing-masing universitas. Enam universitas tersebut yaitu Universitas Pakuan, Universitas Riau, Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Nusa Bangsa.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Menteri LH/BPLH) Dr. Hanif Faisol Nurofiq diwakili oleh Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat pada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Puji Iswari, menjadi pembicara utama.

Puji mengatakan, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 (PP 27/2025) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, telah memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sekaligus memenuhi komitmen internasional, dengan menegaskan bahwa pengelolaan harus berbasis Kesatuan Lanskap Mangrove yang mencerminkan keterkaitan darat–laut, kondisi biofisik, serta aspek sosial ekonomi. 

“Implementasinya membutuhkan langkah konkret, kolaborasi, dan inovasi dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat. Melalui PP 27/2025 dan sekitar 13 regulasi turunannya yang disiapkan KLH/BPLH, kebijakan ini diharapkan menjadi pendorong nyata bagi perbaikan kualitas ekosistem mangrove, pengurangan kerusakan ekologis," kata Puji.

Sementara Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna menjelaskan ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang paling berharga dan produktif di bumi ini. Secara global, ekosistem ini mendukung keanekaragaman hayati, menstabilkan garis pantai, dan menopang sektor perikanan. 

Ekosistem ini merupakan sistem penyangga kehidupan bagi masyarakat, pelindung alami terhadap bencana, serta semakin menjadi komponen penting dari strategi iklim nasional dan internasional, karena ekosistem mangrove lebih efisien dalam menyerap dan menyimpan karbon dibandingkan kebanyakan hutan terestrial.

Aspek mangrove yang paling menarik dalam konteks perubahan iklim adalah fungsinya sebagai ekosistem karbon biru. Karbon biru merupakan karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir dan laut, termasuk mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut. 

Dengan demikian katanya, Ketika ekosistem mangrove rusak atau terdegradasi, karbon yang tersimpan dalam jumlah besar juga akan dilepaskan kembali ke atmosfer. Peran ganda inilah yang menempatkan konservasi mangrove sebagai inti dari upaya mitigasi iklim, imbuh Dolly, yang juga merupakan pengajar di Program Studi Manajemen Lingkungan Universitas Pakuan. 

“Ekosistem mangrove dan karbon biru menawarkan peluang luar biasa bagi Indonesia, yaitu untuk melindungi kawasan pesisir, mendukung masyarakat, dan berkontribusi secara signifikan bagi solusi iklim global. Dengan berinvestasi dalam konservasi, memberdayakan masyarakat lokal, dan mengintegrasikan karbon biru ke dalam kebijakan nasional, Indonesia dapat memimpin dunia dalam menunjukkan bagaimana solusi berbasis alam menciptakan masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” pungkas Dolly.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN, Dr. Virni Budi Arifanti mengemukakan bahwa pengelolaan mangrove perlu didasarkan pada scientific-based evidence serta melibatkan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat lokal. “Jasa lingkungan, sosial dan ekonomi dari ekosistem mangrove merupakan aset yang perlu dijaga keberlanjutannya dan dioptimalkan untuk kehidupan manusia dan generasi yang akan datang,” kata Virni.

Pada waktu yang sama, Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono mengatakan bahwa akademisi berperan sebagai katalisator utama dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, menyediakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk memastikan mangrove terus berkembang. 

Dengan mengintegrasikan sains, masyarakat, dan kebijakan, ekosistem mangrove dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, yang akan memberikan manfaat bagi ketahanan ekologi dan kesejahteraan manusia.

Regional Coordinator Coastal and Marine, Asia IUCN Secretariat, Maeve Nightingale, pada paparannya mengatakan bahwa Asia adalah rumah bagi hutan mangrove, dengan lebih dari 40% hutan mangrove dunia terdapat di kawasan ini. 

"Dari 20 negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia, 8 diantaranya berada di kawasan Asia Pasifik, dan Indonesia sendiri menyumbang hampir seperempat dari seluruh hutan bakau di planet ini. Mangrove di Asia semakin penting karena keanekaragaman spesiesnya yang sangat tinggi, dengan lebih dari 50 dari 73 spesies berada di hotspot keanekaragaman hayati mangrove ini," jelasnya.

Dalam sambutannya, Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof. Dr. Sri Setyaningsih, M.Si., yang menjadi tuan rumah acara, berharap bahwa seminar internasional ini dapat menjadi wadah bagi semua pihak untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta gagasan baru, tentang ekosistem mangrove dan masa depan karbon biru.**/ril